"Kondisi sekarang ini, ada yang mengacak-acak, itu yang membuat tidak baik," ucapnya didampingi Abdul Azis, ST dalam podcast Mimbar Demokrasi di Gedung Mimbar Umum, Kompleks Grand Denai Medan, Jumat (3/3/2023) sore.
Terkait wacana perubahan kembali sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup misalnya. Usman mengatakan sekarang ini PKS menyetujui sistem proporsional terbuka.
"Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah ajukan judisial review ke MK (Mahkamah Konstitusi)," terang dia.
Terkait kondisi saat ini, Usman mengibaratkan pemilu merupakan sebuah permainan.
Dimana sekarang ini aturan permainan sudah selesai.
"Namun tiba-tiba datang ditengah-tengah permainan ada yang menyela, itu yang membuat galau. Peraturan diacak-acak sehingga membingungkan masyarakat," katanya.
Menjawab pertanyaan soal sistem pemilu ini, Usman bilang sistem proporsional terbuka sangat menguntungkan bagi masyarakat dan PKS
"Karena dalam pemilu harapan kita semua anggota dewan bergerak," tuturnya.
Survei sekarang, lanjutnya, mengatakan PKS mendapatkan 6%- 8% suara orang milih partai. Dan nanti saat mau pemilihan, suara PKS biasanya naiknya 2 kali lipat ditambahkan Abdul Aziz bahwa target Nasional perolehan suara PKS adalah 15 Persen setara dengan 86 kursi di DPR RI, ini target yang insya Allah dapat dicapai.
"Biasanya kita naik dua kali lipat, jika sekarang 8 kursi, harapan kita bisa jadi 16 kursi. Yang mendongkraknya BCAD (Bakal Calon Anggota Dewan) ini," ucap Usman.
Makanya, lanjut dia, besar sekali keuntungan yang akan didapatkan partai dengan sistem pemilu terbuka ini.
Selain itu, bagi PKS, sistem terbuka ini akan membuat kader semakin solid sehingga semuanya bergerak secara masiv.
"Jadi pernyataan yang menyatakan pemilu terbuka dengan biaya lebih tinggi tidak terjadi. Dengan sistem ini, biaya bahkan bisa lebih kecil. Jadi bagi PKS, untuk anggaran sistem terbuka maupun tertutup sama saja," ungkapnya.
Usman juga bilang, melalui sistem konsitusi terbuka, calon legislatif yang akan dipilih nantinya juga akan tetap akuntabel.
Sementara terkait penundaan pemilu yang ditetapkan oleh PN Jakarta Pusat (Jakpus), Usman mengatakan kuasa hukum dari PKS sudah memberikan pernyataan resmi.
"Mereka (PN Jakpus) tidak punya hak. itu kewenangan MK. Tapi jangan gara-gara 1 partai mengalahkan 24 partai. Apalagi partai yang tidak memenuhi syarat, alasannya sangat lemah," tuturnya.
Kondisi saat ini, imbuh Usman, partai yang akan bertarung di Pemilu 2024 sudah disiapkan semua, termasuk biaya, verifikasi, pembentukan struktur. Bahkan kegiatan sudah masif dilakukan.
"Program sudah berjalan, calon anggota dewan sudah berjalan dan bergerak. Jika tiba-tiba diundur tentu akan menambah biaya lagi. Jadi pada ujungnya yang rugi adalah masyarakat. Karena itu, risiko menunda Pemilu sangat besar, nantinya pasti menimbulkan suasana ketidapastian, diakhir acara Usman Jakfar menyerahkan buku Tadabbur Al-Qur'an Juz 30 kepada Pimpinan Mimbar Umumu, Ngatirin.
Laporan Syam Hadi p
Posting Komentar