Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhamad, didampingi Wakil Bupati Arifai dan Sekretaris Daerah Fauzan Khoiri.
Turut hadir dalam forum strategis ini unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, Kapolres, Kepala BNNK, Kajari, hingga Dandim 0405/Lahat
Dalam sambutannya, Bupati Joncik menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman arah pembangunan selama lima tahun mendatang.“RPJMD adalah penjabaran visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini berperan penting mengoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Melalui RPJMD, kita ingin memastikan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan terukur,” ujar Joncik.
Bupati juga menekankan pentingnya penyelarasan RPJMD dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi-misi kepala daerah dengan aspirasi masyarakat,
Mengidentifikasi persoalan pembangunan, sekaligus menetapkan prioritas.
Dalam paparannya, Joncik menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Empat Lawang:
Pertumbuhan Ekonomi 2024 mencapai 4,44%, naik dari 4,27% pada 2023.
Tingkat Kemiskinan turun dari 11,80% (2023) menjadi 10,78% (2024), lebih rendah dari rata-rata provinsi (10,97%).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,68 menjadi 69,63, meski masih di bawah provinsi (73,84) dan nasional (75,02).
Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,09% (2023) menjadi 2,84%.
Namun, Joncik juga menyoroti meningkatnya rasio gini dari 0,360 menjadi 0,396 yang menandakan ketimpangan masih perlu ditekan.
Bupati menegaskan bahwa RPJMD akan menjadi dasar hukum resmi melalui Perda, sehingga setiap program harus realistis, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Mari bersama-sama wujudkan Empat Lawang Madani Jilid II yang makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah,” tegas Joncik.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, untuk bersinergi menciptakan pembangunan inklusif dengan prinsip money follow high priority program.(Editor Dharmawan SE/Red/Tim)
إرسال تعليق