Kadis Koperasi UMKM Pemateri Di Bimtek Desa Kota Baru - DutaOnline

Post Top Ad


Kadis Koperasi UMKM Pemateri Di Bimtek Desa Kota Baru

Share This
Jambi Tanjung Jabung Timur dutaonline.co.id Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertemakan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksakan pada Senin (30/12/2019) dengan menghadirkan pemateri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Syahbuddin. Pada acara pembukaan, Pj Kepala Desa Kota Baru, Khaidir, mengatakan bahwa kegaiatan saat ini dilaksanakan pada tahap ketiga sehingga kegiatan dilaksanakan diakhir tahun. ," Untuk kedepannya kita mencoba untuk membuat kegiaatan bimtek dilaksakan ada tahap pertama atau tahap kedua biar bisa dibuat awal tahun atau pertengahan tahun, " jelas Khaidir. Peserta pelatihan sebanyak 20 orang yang terdiri dari pengurus koperasi dan pelaku UMKM di Desa Kota Baru. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Syabuddin mengambil judul materi yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Syahbuddin menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota serta memiliki tujuan yaitu mencapai kesejahteraan anggota secara kekeluarga. "Koperasi selama ini hanya indentik dengan sebatas simpan pinjam tetapi sebenarnya koperasi merupakan badan usaha bersama dan kegiatan usahanya tidak hanya sebatas simpan pinjam, " jelas syahbuddin. Kemarin kita hanya memiliki 303 koperasi tapi sekarang sudah ada 315 koperasi" tambahnya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jelas Syabuddin,  berbagai macam kegiatan usaha dilaksanakan oleh Koperasi. Ada usaha keterampilan, pertanian perkebunan, perikanan, pangan,  dan lain sebagainy. Secara spesifik ada kopersi pembuatan ikan asin, pembuatan terasi, serai wangi, dan lainnya. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Untuk usaha mikro dan kecil,  hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kalau usaha menengah menjadi tangung jawab pemerintah provinsi dan usaha besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. , "Banyak terjadi kredit macet di Bank karena kurang jelinya pihak Bank dalam penetapan kelayakan usaha dengan nilai pinjaman. Hal tersebut berakibat kegagalan usaha sehingga terjadi kredit macet, " jelas Syahbuddin. (Firdaus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages