Ketua Umum DPP GarKI Rohadi S, Sy menyampaikan dan menyerahkan laporan atas kasus dugaan Pengadaan tersebut diterima langsung oleh Kajati M Rum melalui Adpidsus Bagian C saudara Candra saat menemui para pendemo dihalaman kejaksaan tinggi sumatera selatan .
Dalam orasi politiknya beserta isi laporannya, Garki menduga terjadinya penyimpangan anggaran yang digunakan untuk pengadaan masker, termometer, alat semprot Desinpektan, wastafel portabel, antiseptik. Pada dinas pendidikan&kebudayaan kab muara Enim tahun anggaran 2020, sehingga ini diduga dianggap menjadi ajang korupsi karena menurut sumber kami, tak ada pembagian masker dan lain sebagiya terkhusus untuk sekola pada tahun sebelumnya.
Pihaknya juga meminta kejati Sumsel melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terkait dugaan tersebut, mengingat bagian dari Extra Ordinary Crime ditengah Pandemi covid 19
” Proyek tersebut mencapai lebih kurang Rp 900 jutaan lebih, yang ditenderkan pada desember 2020 dan seharusnya dilaksanakan 2020 lalu diperuntukkan untuk sekolah,” ungkap suhardi selaku sekretaris Umum Garki dalam Orasinya, rabu (28/7/2021).
Menurutnya, berdasarkan Dokumen Kualifikasi kegiatan pekerjaan pengadaan masker, termometer, alat semprot Desinpektan, wastafel portabel, antiseptik. Pada dinas pendidikan&kebudayaan kab muara Enim tahun anggaran 2020, dinilai sarat dengan berbagai kejanggalan, sehingga kami menduga bahwa PL tersebut telah terarah&disinyalir dikerjakan oleh oknum pegawai di disdikbud dengan cara pinjam pakai perusahaan,
Dalam orasi lain mukri As selaku dinamisator lapangan dalam orasinya mengharapkan agar kejaksaan tinggi sumatera selatan membentuk tim khusus guna mendalami dugaan pemalsuan inti personil&inti peralatan terhadap perusahaan-perusahaan yang ditunjuk mengelolah pengadaan tersebut
Lebih lanjut dikatakannya, Pelaksanaan proyek tersebut Diduga terjadi penyimpangan anggaran dan Diduga kuat menjadi ajang korupsi, mengingat jadwal pelaksanaan PL hingga penetapan pemenangan memiliki durasi dari Diakhir tahun 2020 ialah sekitar tanggal 2, yang selanjutnya dalam Dokumen Pengadaaan disebutkan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender (logika pelaksanaan hingga akhir desember 2020.
” Berdasarkan hasil investigasi kami di beberapa lokasi berbeda, Faktanya bahwa sejak bulan Maret 2020 lanjut hingga ke Tahun Ajaran Baru, bahkan hingga tahun 2021 (sekarang), Mayoritas Guru dan Siswa Sekolah terkhusus PAUD dan Sekolah Dasar (SD), bahkan mungkin siswa SMP di Kabupaten Muara Enim khususnya, Diduga Kuat dalam kondisi Belajar Daring (School at Home),” urainya.
Bahkan, Terbaru Pemerintah pusat sendiri melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan program BDR (Belajar Dari Rumah). Sehingga, Logika dan Fakta yang tidak logis Produk hasil pekerjaan tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. “Maka, jelas hal ini Terindikasi kuat terjadi Penyimpangan Anggaran dan Diduga Kuat Pekerjaan fiktif, sehingga berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah,” tegasnya.
Sementara itu, terpisah Salah satu Wali Murid berinisial Es (35) warga desa , kecamatan sukarame mengatakan, sejauh ini kami belum melihat anak-anak kami menerima Masker, padahal sekolah sekarang bersistem Daring.
” Kami juga bertanya-tanya dan baru tahu sekarang kalau ada pembagian masker sekola, nah anak-anak kami sejauh ini sekolah Daring tidak ada sekolah tatap Muka akan tetapi kenapa tidak ada pemberitahuan bahwa ada(ali sai,in)
Posting Komentar