Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya dari unsur pemerintah kabupaten Muara Enim melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Dapil 3 Muara Enim yakni, wakil ketua DPRD Muara Enim Hadiono, S.H dan H Rani Kodim, S.H. Mukarto SH. Ponira SH .Metha apriana S,E, kapolsek.babin kamtimmas danramil 404,01gelumbang.beserta Seluruh Kepala Desa, Kepala Sekolah tokoh agama tokoh adat dan seluruh instansi-kecamatan Kelekar, dan Perwakilan PT wilayah kelekar yang hadir. Musrenbang tahun anggaran 2023 di kecamatan Kelekar sendiri mengangkat tema “Kita Wujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Untuk Muara Enim Yang Sejahtera”. Dimana berfokus pada pemerataan pembangunan yang bermuara pada peningkatan di sektor perekonomian masyarakat kelekar.
"Lanjut Fikri hidayat didalam sambutan, usrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah terkait program prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan desa di wilayah Kecamatan Kelekar,” papar Camat Fikri hidayat S.lP.M.SI. selaku pimpinan musyawarah.
dirinya berharap agar segala usulan yang telah diserap dalam Musrenbang tersebut dapat terealisasikan di tahun anggaran 2023 nanti. “Dengan mengukur skala prioritas, semoga usulan dari berbagai elemen masyarakat ini bisa terealisasi di tahub 2023 ini,” timpalnya.
Angota DPRD dapil lll, H. Ranikodim tegaskan bagi PT yang belum kantongi perizinan akan segera diurus, juga dari pihahk perusahaan
Yang sudah mengantongi perizinan agar mengeluarkan cs ar., terutama, kepada wilayah terdampak tentunya,
Angota DPRD Zona lll hadiono SH. Didalam pidatonya marikita meningkagktan perekonomian daerah yang lebih maju kedepan agar masarakat aman dan nyaman, juga bermampaat , diantara lain juga hadiono menyampaikan program kematian sudah berlaku, bagi yang meningal mendapatkan uang santunan kematian berupa RP dua juta limaratus ribu rupiah,bila masarakat kurang mengerti bisa di urus melalui kepala desa masing masing meminta pendapat cara cara pengurusan. Ungkapnya
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Muara Enim Mukarto SH, yang mana dirinya menegaskan siap membawa dan memperjuangkan aspirasi dari segenap masyarakat di kecamatan kelekar, untuk selanjutnya dibawa ke tingkat kabupaten, ukapnya.
“Semaksimal mungkin akan kita perjuangkan usulan-usulan ini, namun yang perlu digaris bawahi wewenang DPRD hanya sebatas mengusulkan, karena untuk eksekusi dan realisasi ada pada keputasan pemkab,” terangnya.
Namun lanjut Mukarto, jika hasil dari verifikasi dan berdasarkan skala prioritas usulan tersebut telah memenuhi kriteria, maka tidak ada alasan dari Pemkab melalui OPD terkait untuk tidak merealisasikan usulan tersebut,seperti contoh jalan desa yang layak untuk di bagun karna terahir di bagun pada masa pemerintahan bupati yang sudah silam.
“Pada prinsipnya di kabupaten Muara Enim ini, seluruh pembangunan harus di samaratakan, jadi setiap wilayah berhak mendapatkan porsi pembangunan yang sama agar tidak di angap pilih kasih, tegasnya.
Laporan.ali saiin/tim
Posting Komentar