Pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi persoalan aliran air limbah rumah tangga tersebut justru dinilai belum berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat setelah pekerjaan selesai.
Keluhan tersebut disampaikan Wawan dan Dino kepada media ini. Keduanya mempertanyakan arah aliran drainase yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi saluran pembuangan di lokasi.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan perencanaan pembangunan, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran daerah yang nilainya hampir mencapai Rp200 juta.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, media ini telah menyampaikan persoalan itu kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Tim dari dinas terkait diketahui telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab pejabat pengelola kegiatan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kejadian ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perkim agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi teknis di lapangan.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik maupun terserapnya anggaran. Hasil pembangunan harus benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menghasilkan pembangunan yang tidak memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.
Wawan dan Dino berharap pihak terkait tidak hanya melakukan pengecekan, tetapi juga memberikan penjelasan dan solusi teknis agar persoalan drainase tersebut segera diselesaikan.
Mereka juga berharap PA, KPA, PPK, dan PPTK melakukan evaluasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sehingga kejadian serupa tidak terulang dalam proyek pembangunan berikutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Perkim, PA, KPA, PPK, PPTK, serta pihak pelaksana dan konsultan terkait.(Wnl)

Posting Komentar