Muba-Ricuhnya permasalahan Pokir DPRD ,yang membuat kontraktor lokal menjadi meradang karna tidak mendapatkan kegiatan Proyek.
Akibatnya puluhan kontraktor lokal yang tergabung dari berbagai Asosiasi kontruksi dan Masyarakat kontruksi di Muba meminta Rapat Dengar Pendapat bersama Unsur pimpinan DPRD Muba.
Para kontraktor lokal ini mempertanyakan kejelasan Pokir yang di duga sudah punya anggota DPRD.
RDP tersebut terlaksana pada Senin ( 10/08/20) yang di hadiri oleh wakil ketua I DPRD Jon kenedi, wakil ketua II Irwin Zulyani, A.Fitni,Jumadi Gumai dari fraksi Golkar, Endi Susanto Fraksi PAN, Damsi Ucin Fraksi gabungan PPP dan Perindo,ketua dan puluhan perwakilan masyarakat Jasa konstruksi yang berada di kabupaten Muba dan sebagai juru bicara Andip Apriansyah.
Di dalam RDP masyarakat jasa kontruksi yang berada di muba meminta penjelasan dari pimpinan DPRD Muba tentang Pokir yang menurut TAPD di duga sudah punya dewan semua ," jelas Andip.
Dari hasil RDP tersebut tertuang dalam berita acara rapat hasilnya DPRD akan segera memanggil TAPD kabupaten Muba untuk konfirmasi permasalahan ini dengan perangkat daerah terkait
Wakil ketua I DPRD dari PDI John kenedi saat di wawancarai sehabis RDP mengatakan kalau dari pihak TAPD mengatakan pokir semuanya punya DPRD itu tidak benar.
DPRD tetap mengacu kepada profesional yang penting proyek itu memenuhi syarat kita tidak boleh mengintervensi mereka dalam hal soal pembagian pronyek karna tidak ada ranahnya DPRD untuk tapi DPRD akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya kontraktor lokal itu seluruh kegiatan di berdayakan untuk mereka, yang adilnya seperti itu.
Saya tidak sependapat kalau orang di luar muba mau mengerjakan pronyek di sini sementara kontraktor lokal tidak dapat tapi kalau dia tidak melakukan penawaran bisa jadi tidak dapat," jelas John.
sementara itu seusai RDP wakil ketua DPRD ini saat di tanya awak media adanya TAPD yang di duga menuding DPRD main proyek pokir ini berupa pronyek punyanya anggota dewan , Wakil ketua DPRD John kenedi merasa geram dan akan memanggil TAPD untuk mengklarifikasi dan kita mau dengar seperti apa TAPD menuduh seluruh kegiatan pokir di ambil oleh DPRD," pungkas nya.(sbg)
Posting Komentar